KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR

Jl. Kepundung No. 8 Gianyar, 80511 Telp. 0361-943042 Email : kabgianyar@kemenag.go.id

Sejarah


Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama. Namun demikian, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/ departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI.

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H). Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”. Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.

Kementerian Agama mengambil alih tugastugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemelukpemeluknya. Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946.

Tahun-tahun berikutnya merupakan masa konsolidasi dan pengembangan kementerian. Peralihan kekuasaan kepada Pemerintah RI menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi kementerian. Setelah berdirinya Kementerian Agama, urusan keagamaan dan peradilan agama bagi umat Islam yang telah berjalan sejak prakemerdekaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri Agama K.H. Muchammad Iljas menegaskan kembali politik keagamaan dalam Negara Republik Indonesia. Ditegaskannya, bahwa fungsi Kementerian Agama adalah merupakan pendukung dan pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain 11 unit kerja tersebut, Menteri Agama juga dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu: Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Saat ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain :

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah
  6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
  7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan
  8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal
  9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.


Sejarah Singkat Kabupaten Gianyar


Lebih dari seperempat abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1770 Masehi, kurang lebih 2 km disebelah selatan Desa Bengkel (sekarang menjadi Desa Beng) dibangunlah sebuah puri baru dan disebut Griya Anyar (rumah baru). Berdirinya Keraton Griya Anyar atau yang kemudian menjadi Puri Agung Gianyar yang diresmikan dengan upacara pada tanggal 19 April 1771, menandakan telah lahirnya sebuah kerajaan baru, yang diperintah oleh I Dewa Manggis IV (Raja Gianyar I). Puri Agung Gianyar sebagai keraton istana raja selanjutnya menjadi pusat ibu-kota kerajaan. Pada masa penjajahan Jepang di Gianyar yang di mulai pada tanggal 23 Februari 1942, Kerajaan Gianyar dipimpin oleh Raja Gianyar Ida Anak Agung Ngurah Agung. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1943, putra beliau yang bernama Ida Anak Agung Gede Agung dilantik sebagai Raja (Syutjo) Gianyar menggantikan ayahnya dan berkuasa hingga berakhirnya kependudukan jepang pada tahun 1945.

Memasuki masa kemerdekaan dan masamasa kependudukan tentara sekutu dan NICA, Kerajaan Gianyar di bawah kepimpinan Raja Ida Anak Agung Gede Agung masih menjadi daerah swapraja/bagian dari pemerintahan daerah Bali. Daerah Bali sendiri menjadi bagian adminitrasi dari Negara Indonesia Timur (NIT), sedangkan NIT adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950 maka dilakukan perubahan sistem pemerintahan. Bekas daerah kerajaan di Bali yang berjumlah 8 kerajaan dijadikan daerah bagian/swapraja. Pemerintahan daerah bagian/swapraja terdiri dari Ketua Dewan Pemerintahan daerah dan DPR daerah (yang mempunyai hak parlementer penuh). DPR Daerah yang telah dilantik, selanjutnya bertugas memilih Ketua Dewan Pemerintahaan Daerah Bagian/swapraja Gianyar, yaitu Ida Anak Agung Gde Okauntuk masa bakti 1953-1958. Dikeluarkannya UU No. 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II, dimana kekuasaan eksekutif di jalankan oleh seorang Kepala Daerah Swatantra, maka diangkatlah kembali Ida Anak Agung Gde Oka menjadi Kepala Daerah Tingkat II Gianyar masa bakti 1958-1960.

Setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kemudian ditetapkan dengan penetapan No.6/1959 bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kepala daerah disamping sebagai alat pemerintah daerah, juga merupakan pejabat negara sebagai alat pemerintah pusat di daerah (Bupati). Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, dikeluarkan UU No.18/1965 maka diubahlah sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Gianyar menjadi Kabupaten Gianyar sebagai Daerah Tingkat II. Kepala Daerahnya adalah seorang Bupati. UU No.18/1965 kemudian disempurnakan dengan UU No.5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Sejarah Kota Gianyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.9 tahun 2004 tanggal 2 April 2004 tentang hari jadi/hari ulang tahun Kota Gianyar.

Pengumuman

Peneriman Pegawai Baru
16 February 2019 20:03:14
Contoh pengumuman
11 February 2019 23:02:33
Microsoft Sarankan Pengguna Windows Phone Pindah ke Android atau iOS s
11 February 2019 22:07:37
Artikel baru dari mdal
11 February 2019 22:07:29

Untitled Document

Kementerian Agama Kab. Gianyar

Kontak

Alamat
Jl. Kepundung No. 8 Gianyar, 80511, Gianyar-Bali

Telepon
0361-943042

Maps